Emitentrust.com – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan tetap mempertahankan target memiliki lebih dari 1.100 perusahaan tercatat pada 2030, meski kondisi pasar modal sepanjang 2026 masih dibayangi ketidakpastian global. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengatakan target jangka panjang tersebut tetap realistis, sementara pencapaian tahunan akan disesuaikan dengan dinamika pasar.
Menurut Jeffrey, tingginya ketidakpastian global, mulai dari kebijakan tarif Amerika Serikat, arah suku bunga bank sentral, hingga konflik geopolitik di berbagai kawasan, membuat sejumlah perusahaan menunda rencana penawaran umum perdana saham (IPO). Sebab, keputusan menjadi perusahaan terbuka merupakan langkah strategis yang sangat dipengaruhi kondisi pasar.
“Untuk tahun 2030 kami tetap optimistis lebih dari 1.100 perusahaan akan tercatat. Namun target setiap tahun tentu akan disesuaikan dengan kondisi pasar pada periode tersebut,” ujarnya kepada Media pada Senin (13/7).
Di sisi lain, BEI juga terus mendorong pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan tercatat dan investor. Jeffrey mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, termasuk kemungkinan memperluas insentif yang saat ini dinikmati emiten dengan free float di atas 40% agar dapat menjangkau perusahaan dengan free float lebih rendah, sepanjang memenuhi kriteria transparansi dan partisipasi publik.
Selain itu, BEI memastikan revisi aturan Papan Pemantauan Khusus (Full Call Auction/FCA) tidak berkaitan dengan evaluasi MSCI. Perubahan aturan difokuskan agar kriteria saham yang masuk FCA lebih menitikberatkan pada faktor fundamental perusahaan. Draft revisi saat ini masih dalam proses penyusunan, public hearing, serta menunggu persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jeffrey menargetkan aturan tersebut dapat diselesaikan pada kuartal ini.
Dalam pengembangan pasar, BEI juga memperluas kerja sama internasional. Setelah implementasi dual listing dengan Hong Kong Exchange mulai berjalan, BEI kini memfinalisasi kerja sama agar saham-saham yang tercatat di Hong Kong dapat menjadi underlying produk single stock futures di Indonesia. Di saat yang sama, pembahasan dengan Stock Exchange of Thailand mengenai depository receipt (DR) juga masih berlangsung.
Terkait arus keluar dana asing dari pasar saham Indonesia, Jeffrey menilai faktor utamanya bukan dinamika politik domestik, melainkan meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya, keputusan investasi saat ini lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti perang, volatilitas harga minyak, kebijakan tarif, dan arah kebijakan moneter global.
Jeffrey juga mengingatkan perusahaan tercatat agar tidak menunda pemenuhan ketentuan free float hingga mendekati tenggat waktu. Menurutnya, progres peningkatan porsi saham publik perlu dijaga sejak dini agar tidak dilakukan secara terburu-buru menjelang batas waktu yang ditetapkan regulator.
“Kami mengimbau agar progres pemenuhan free float terus dijaga sejak sekarang dan tidak menunggu hingga menit-menit terakhir. BEI juga akan kembali menyampaikan hal tersebut melalui Asosiasi Emiten Indonesia,” ujar Jeffrey.
