Emitentrust.com – PT Indo Straits Tbk (PTIS) memutuskan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham dari hasil kinerja tahun buku 2025. Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 19 Juni 2026.
Manajemen PTIS menjelaskan, Perseroan masih membukukan rugi bersih sepanjang tahun 2025 sehingga tidak terdapat laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham. Seluruh kerugian yang terjadi akan dibukukan sebagai akumulasi defisit.
“Perseroan mencatatkan rugi bersih. Oleh karena itu, tidak terdapat laba yang dapat didistribusikan, dan seluruh kerugian akan dibukukan sebagai akumulasi defisit untuk mendukung penyehatan struktur permodalan dan kelangsungan usaha Perseroan,” tulis manajemen dalam risalah rapat.
Selain menyetujui penggunaan hasil usaha, pemegang saham juga menerima dan mengesahkan Laporan Tahunan Direksi serta Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2025 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material.
RUPS juga memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan tahun buku 2026. Sementara itu, honorarium dan remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan maksimal Rp500 juta, sedangkan penetapan remunerasi Direksi didelegasikan kepada Dewan Komisaris.
Hingga saat ini susunan manajemen PTIS tidak mengalami perubahan. Perseroan dipimpin Tan Kim Leng sebagai Direktur Utama dan Mohammad Lendi Basarah sebagai Direktur. Sementara posisi Komisaris Utama dijabat Sihol Siagian dengan Basa Sidabutar sebagai Komisaris Independen.
Pada perdagangan hari ini Selasa (23/6) saham PTIS naik 0,69 persen ke level Rp290 per saham.
Sebagai informasi, PT Indo Straits Tbk (PTIS) mencatatkan rugi bersih sebesar Rp 7,3 miliar sepanjang tahun 2025. Realisasi ini berbalik arah dan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun 2024, di mana perusahaan masih mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 2,0 miliar.
PTIS merupakan perusahaan jasa pendukung sektor energi, pertambangan, dan kelautan yang menyediakan layanan logistik, rekayasa, operasi pelabuhan, serta dukungan infrastruktur untuk industri sumber daya alam di Indonesia.
