Emitentrust.com- Lembaga pemeringkat global Fitch Ratings resmi merevisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia dari Stable menjadi Negative. Meski demikian, Fitch tetap mempertahankan peringkat kredit jangka panjang dalam mata uang asing (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating/IDR) Indonesia di level ‘BBB’.
Keputusan ini mencerminkan meningkatnya ketidakpastian kebijakan serta kekhawatiran atas konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan ekonomi Indonesia, terutama di tengah meningkatnya sentralisasi pengambilan keputusan.
Fitch menilai kebijakan fiskal Indonesia masih relatif berhati-hati, termasuk komitmen menjaga defisit maksimal 3% dari PDB. Namun, dorongan kuat pemerintah mengejar target pertumbuhan ambisius 8% serta peningkatan belanja sosial berpotensi mendorong pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter secara signifikan.
Salah satu sinyal risiko adalah masuknya revisi Undang-Undang Keuangan Negara dalam prioritas legislasi 2026. Jika batas defisit 3% dilonggarkan, hal itu dinilai dapat melemahkan kredibilitas kebijakan dan meningkatkan ketergantungan pada pembiayaan bank sentral.
Fitch memperkirakan defisit fiskal Indonesia pada 2026 mencapai 2,9% PDB, sedikit di atas target pemerintah sebesar 2,7%. Peningkatan belanja sosial, termasuk program makan bergizi gratis yang diperkirakan mencapai 1,3% PDB, menjadi faktor pendorong utama.
Di sisi lain, rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB diproyeksikan hanya rata-rata 13,3% pada 2026–2027, jauh di bawah median negara berperingkat ‘BBB’ sebesar 25,5%. Pelemahan penerimaan terjadi akibat:
Kinerja pajak yang belum optimal
Pembatalan hampir penuh kenaikan PPN 1%
Pengalihan dividen BUMN ke sovereign wealth fund (SWF) baru
Fitch juga menyoroti peran SWF baru Indonesia, Danantara, yang akan mengelola investasi sekitar USD 26 miliar (setara 1,7% PDB) tahun ini pada sektor hilirisasi mineral, energi, pangan, dan pertanian.
Meski bertujuan meningkatkan efisiensi BUMN dan pertumbuhan ekonomi, terdapat kekhawatiran mandat Danantara dapat meluas ke aktivitas semi-fiskal melalui investasi berbasis leverage, yang berpotensi menurunkan transparansi fiskal dan meningkatkan risiko kewajiban kontinjensi pemerintah.
Defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar menjadi 0,8% PDB pada 2026 akibat melemahnya ekspor bersih. Cadangan devisa diproyeksikan masih cukup untuk menutup sekitar lima bulan pembayaran transaksi berjalan, relatif sejalan dengan negara setara.
Namun, volatilitas pasar domestik dan kekhawatiran tata kelola pasar modal membuat sentimen investor rapuh. Tekanan arus modal keluar dapat memicu pelemahan rupiah dan meningkatkan biaya pinjaman.
Fitch menilai Bank Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Suku bunga acuan saat ini berada di 4,75% dan diperkirakan turun ke 4,25% pada akhir 2026.
Namun, jika mandat BI diperluas untuk mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, fokus pada stabilitas inflasi dan nilai tukar bisa menghadapi tekanan, terutama jika arus modal keluar meningkat.
Di tengah berbagai risiko tersebut, Fitch tetap mempertahankan rating ‘BBB’ karena sejumlah faktor fundamental yang kuat:
Rasio utang pemerintah diproyeksikan 41% PDB pada 2026, jauh di bawah median ‘BBB’ sebesar 57,3%.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan stabil di kisaran 5% pada 2026–2027, dua kali lipat median negara ‘BBB’.
Rekam jejak stabilitas makroekonomi dinilai masih solid.
Namun, beban bunga yang mencapai sekitar 17% dari pendapatan pemerintah menjadi salah satu yang tertinggi di kategori ‘BBB’.
Fitch menyebut rating Indonesia bisa turun jika, Kerangka kebijakan makin melemah, Defisit dan utang meningkat signifikan dan Cadangan devisa menurun tajam akibat capital outflow
Sebaliknya, outlook bisa kembali stabil jika disiplin fiskal terjaga dan rasio penerimaan negara meningkat mendekati rata-rata negara setara.
Secara keseluruhan, keputusan Fitch ini menjadi sinyal peringatan dini. Fundamental Indonesia masih cukup kuat untuk mempertahankan peringkat ‘BBB’, tetapi arah kebijakan fiskal, kredibilitas institusi, dan sentimen investor kini menjadi faktor penentu keberlanjutan stabilitas ekonomi ke depan.
