Emitentrust.com – Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus meningkat. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 69,57%, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di level 93,61%.
Capaian tersebut tidak hanya meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2025, tetapi juga telah melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk tahun 2029.
Sebagai perbandingan, indeks literasi keuangan pada 2025 tercatat sebesar 66,64%, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di level 92,74%. Sementara target RPJMN 2029 masing-masing ditetapkan sebesar 69,35% untuk literasi keuangan dan 93% untuk inklusi keuangan.
Hasil SNLIK 2026 diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti turut menyampaikan hasil survei tersebut.
SNLIK 2026 menjadi survei pertama yang melibatkan kolaborasi OJK, LPS, dan BPS. Survei ini bertujuan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sekaligus menjadi salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan literasi serta inklusi keuangan.
Survei tahun ini dilakukan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan melibatkan 75.000 responden berusia 15-79 tahun. Pendataan dilakukan pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Jumlah responden tersebut meningkat signifikan dibandingkan SNLIK 2024 dan 2025 yang melibatkan 10.800 responden di 120 kabupaten/kota pada 34 provinsi.
Kota Masih Unggul dari Desa
Meski secara nasional telah melampaui target, hasil SNLIK 2026 masih menunjukkan adanya kesenjangan literasi dan inklusi keuangan berdasarkan karakteristik masyarakat.
Wilayah perkotaan mencatat indeks literasi keuangan sebesar 72,54%, lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang sebesar 64,42%.
Kesenjangan serupa terlihat pada inklusi keuangan. Indeks inklusi masyarakat perkotaan mencapai 95,47%, sementara perdesaan sebesar 90,39%.
Berdasarkan gender, tingkat literasi keuangan laki-laki dan perempuan relatif setara. Indeks literasi laki-laki tercatat 69,54%, sedangkan perempuan 69,61%. Sementara indeks inklusi masing-masing sebesar 93,49% dan 93,73%.
Dari sisi usia, kelompok 26-35 tahun memiliki tingkat literasi keuangan tertinggi, yakni 78,70%, dengan indeks inklusi keuangan mencapai 96,27%.
Sebaliknya, kelompok usia 15-17 tahun menjadi salah satu segmen dengan tingkat literasi terendah, yakni 56,04%.
Pendidikan Jadi Faktor Penting
SNLIK 2026 juga menunjukkan hubungan yang kuat antara tingkat pendidikan dan kemampuan masyarakat memahami serta menggunakan produk keuangan.
Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi pula indeks literasi dan inklusi keuangan.
Masyarakat yang tidak atau belum pernah sekolah hingga tidak tamat SD mencatat indeks literasi hanya 45,23%. Angka tersebut meningkat menjadi 59,67% untuk lulusan SD, 67,72% untuk lulusan SMP, 79,17% untuk lulusan SMA, dan mencapai 93,46% pada lulusan perguruan tinggi.
Pada inklusi keuangan, kelompok lulusan perguruan tinggi mencatat angka sangat tinggi, yakni 99,49%, sedangkan kelompok yang tidak atau belum pernah sekolah hingga tidak tamat SD berada di level 85,80%.
Dari sisi pekerjaan, pensiunan atau purnawirawan mencatat indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 85,15%, diikuti pegawai/profesional sebesar 85,12% dan pengusaha/wiraswasta sebesar 76,51%.
Sebaliknya, kelompok tidak atau belum bekerja hanya memiliki indeks literasi 53,89%, petani/peternak/pekebun/nelayan 59,75%, dan pelajar/mahasiswa 62,72%.
Jakarta Pimpin Literasi Keuangan
Secara geografis, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi di Indonesia, yakni 84,01%.
Posisi berikutnya ditempati Kalimantan Selatan sebesar 79,69% dan Bali sebesar 78,77%.
Sementara untuk inklusi keuangan, DKI Jakarta juga berada di posisi teratas dengan indeks mencapai 99,74%, disusul DI Yogyakarta 98,74% dan Kepulauan Riau 98,43%.
Namun, sejumlah provinsi, terutama di kawasan Indonesia bagian timur, masih mencatat indeks literasi dan inklusi di bawah angka nasional.
Pengetahuan soal LPS Masih Jadi Tantangan
Di tengah tingginya tingkat inklusi keuangan, hasil survei juga mengungkap pekerjaan rumah bagi LPS dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan.
Sebanyak 62,51% pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin. Namun, hanya 46,31% yang mengenal LPS sebagai lembaga penjamin.
Kesenjangan lebih besar terlihat pada penjaminan polis. Hanya 12,47% pemilik produk asuransi non-Penyelenggara Program Jaminan Sosial yang mengetahui mengenai penjaminan polis.
Hasil survei menunjukkan terdapat empat kelompok masyarakat berdasarkan pemahaman mengenai penjaminan simpanan dan LPS.
Sebanyak 38,8% masyarakat sudah mengetahui adanya penjaminan simpanan sekaligus mengenal LPS. Kelompok ini dinilai membutuhkan pendalaman pemahaman.
Kemudian, 23,7% sudah mengetahui adanya penjaminan simpanan tetapi belum mengenal LPS. Sebanyak 7,5% mengenal LPS tetapi belum memahami penjaminan simpanan.
Yang menjadi perhatian terbesar adalah sekitar 30% masyarakat yang belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS.
Kelompok tersebut menjadi salah satu sasaran utama program literasi LPS ke depan.
Literasi Keuangan Tak Lagi Sekadar Mengejar Jumlah
Hasil SNLIK 2026 mendorong perubahan pendekatan dalam program literasi keuangan. LPS menilai edukasi tidak cukup hanya dilakukan secara massal, tetapi harus lebih terarah, tersegmentasi, dan terukur.
Program literasi akan diarahkan pada kelompok masyarakat dengan tingkat literasi lebih rendah, termasuk masyarakat perdesaan, usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun, masyarakat dengan pendidikan SMP ke bawah, serta kelompok petani, nelayan, pelajar, dan masyarakat yang belum bekerja.
LPS juga menekankan pentingnya penyampaian pesan yang sederhana dan konsisten. Masyarakat tidak hanya perlu mengetahui bahwa simpanannya dijamin, tetapi juga memahami bahwa LPS merupakan lembaga yang memberikan penjaminan tersebut serta mengetahui bagaimana mekanisme penjaminan bekerja.
Sementara itu, edukasi akan semakin diarahkan ke lokasi tempat masyarakat beraktivitas dan bertransaksi, seperti bank, BPR/S, pasar, koperasi, komunitas, pemerintah daerah, hingga kanal digital dan aplikasi perbankan.
Hasil SNLIK 2026 pada akhirnya menunjukkan dua sisi perkembangan sektor keuangan Indonesia. Di satu sisi, Indonesia telah berhasil melampaui target literasi dan inklusi keuangan yang baru ditargetkan tercapai pada 2029.
Namun di sisi lain, masih terdapat kesenjangan yang perlu ditangani, terutama antara perkotaan dan perdesaan, tingkat pendidikan, kelompok usia, pekerjaan, serta pemahaman masyarakat mengenai sistem penjaminan keuangan.
Dengan tingkat inklusi yang telah mencapai 93,61%, tantangan berikutnya bukan semata-mata membuat masyarakat semakin banyak menggunakan produk keuangan, tetapi memastikan masyarakat semakin memahami produk yang digunakan, mengetahui risikonya, dan memiliki kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.
